masukkan script iklan disini
MURATARA MSM.COM-Pembagian Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, terindikasi tidak tepat sasaran, bahkan diduga ada unsur kesengajaan dari pemerintah Desa untuk membagikan dilingkar keluarga jajaran pejabat Desa saja.
Berdasarkan data penerima BLT tahun 2020 Desa Tanjung Agung, setidaknya ada lima orang yang benar benar dinyatakan tidak layak. Buktinya sudah pernah menerima bantuan yang sudah bergulir, baik bantuan pusat, Propinsi, maupun bantuan dari Kabupaten Muratara.
Padahal, maklumat presiden Republik Indonesia menyatakan kriteria yang tidak berhak menerima BLT mereka PNS, Pegawai BUMD, Pegawai kontrak pemerintah, kontrak pegawai swasta, TNI, Kepala Desa dan Jajarannya, Polri dan penerima PKH, BPNT.
"fakta dilapangan tidak seperti itu. Masih ada warga mampu, kaya, menerima BLT,"kata warga setempat Eliarumadi.
Ia mengatakan, tidak problem dengan penerima BLT. Namun terindikasi unsur sengaja dari Kadus dan Kepala Desa tetap memberikan kepada warga yang sudah tidak layak. Padahal masih banyak warga susah.
"kami menduga ada unsur sengaja dari Desa untuk melakukan hal itu, sehingga terjadinya tidak tepat sasaran,"tegasnya
Ia menjelaskan, berkenaan dengan hal tersebut, warga yang merasa tidak mendapat keadilan sudah melakukan mediasi dengan pemerintah setempat. Sedikitnya ada ratusan warga yang mendatangkan kediaman pribadi Kepala Desa untuk mempertanyakan permasalahan tersrbut.
"Warga mendatangkan kediaman Kades pada Sabtu malam minggu (23/5). Mereka mintak penjelasan, keadilan. Kenapa orang kaya, sudah mendapatkan bantuan PKH, kok dapat juga BLT. Ini tidak satu orang, banyak,"sesalnya
Yang lebih mengkwatirkan lagi, lanjutnya tidak hanya orang kaya yang menjadi prioritas, namun pembagian bantuan, baik bantuan sembako, BLT, PKH dan bantuan lainnya. Berlaku untuk keluarga Kades dan para Kadus.
Warga yang sama, Yandahirin permasalahan pembagian BLT tidak ada hubungan dengan penerima, namun dirinya menyebutkan ketidak beresan alias asal asalan perangkat Desa dalam mendata penerima, sehingga terjadinya penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.
"Tidak hanya itu, saya menyebutkan ini ada unsur sengaja dari oknum perangkat Desa yang mencatut penerima merupakan keluarganya sendiri, padahal menurut pandangan kasat mata, penerima orang kaya,"tegasnya
Lanjutnya, saya sangat menyangkan hal ini terjadi, sehingga menjadi polemik serta kecemburuan sosial di masyarakat. Saya pribadi menyatakan urusan ini menjadi panjang jika tidak ada penyelesaian.
Disisi lain, Ketua BPD Desa Tanjung Agung Bobby Fatria melalui telepon mengatakan, dalam pendataan penerima BLT selaku BPD sudah mengajukan nama nama yang layak untuk menerima.
"Kami BPD sudah melakukan pengawasan. Nama nama pemerima sudah kami serahkan. Namun untuk finally BPD tidak di ikut sertakan lagi. Kemungkinan ada perubahan,"ujarnya, (27/5)
Ia mengatakan, terkait permasalahan yang sedang mencuat di Desa, selaku BPD sudah melakukan klarifikasi kepada pemerintah Desa beserta perangkatnya.
"Agar hal ini tidak terulang kembali. Kedepanya kami mengingkan penerima benar benar yang berhak. Bukan lagi warga kaya, warga yang sudah menerima PKH, BPNT,"tegasnya kembali
Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Agung Korbillah melalui telepon mengatakan jika warga yang datang di kediamannya adalah bentuk demontrasi maka, dirinya melalukan perlawanan secara hukum. Namun jika hanya menyampaikan aspirasi hal tersebut sah sah saja.
"Jika itu demo, secara hukum, mereka salah. Melakukan demo ada surat izin dari Kepolisian. Namun saya tidak mempersalahkan hal itu,"jelasnya
Menanggapi adanya polemik pembagian BLT tidak tepat sasaran, pihaknya sudah memanggil Kepada Dusun (Kadus) yang bersangkutan.
"Sudah dilakukan klarifikasi, bahwa penerima BLT sudah tepat sasaran. Yang menjadi tuntutan mereka tersebut bukan warga yang mereka maksud, namun orang lain yang memiliki nama sama,"ujarnya.(HENGKI)
