 |
| DPRD Kota Lubuklinggau bersama Wali Kota H SN Prana Putra Sohe dan Wakil Wali Kota H Sulaiman Kohar pada rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI |
LUBUKLINGGAU
MSM.COM – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Lubuklinggau bersama Wali Kota H SN Prana Putra Sohe dan Wakil Wali Kota H
Sulaiman Kohar tampil dalam sorotan saat menghadiri rapat paripurna dalam
rangka memperingati HUT RI ke-78.
Acara
yang berlangsung di gedung paripurna DPRD Kota Lubuklinggau ini turut dihadiri
oleh sejumlah tokoh penting dan unsur pemerintahan, Rabu (16 /8/2023).
Rapat
paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Lubuklinggau H Rodi Wijaya, dengan
didampingi Waka I Hendri Juniansyah dan Waka II Hambali Lukman, menjadi ajang
penting untuk mendengarkan pidato kenegaraan dari Presiden Republik Indonesia.
Dalam
pidato tersebut, Presiden Jokowi mengangkat isu-isu krusial terkait
kepemimpinan dan persiapan menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
BACA JUGA :
Selain
kehadiran para pemimpin daerah, tampak pula sejumlah tokoh penting seperti
Kapolres Lubuklinggau AKBP Indra Arya Yudha, Kepala Kejaksaan Negeri Riyadi
Bayu, dan sejumlah perwakilan instansi terkait lainnya.
Mereka
turut meramaikan acara rapat paripurna yang menjadi bagian dari perayaan HUT RI
ke-78 ini.
Dalam
pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai
"public trust" atau kepercayaan dari masyarakat.
"Kepercayaan
adalah salah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan,
bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam
memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia," tegas Jokowi.
Menyikapi
tahun-tahun menuju Pemilu 2024, Presiden juga mengajak agar persaingan politik
tetap berjalan dalam koridor kesantunan dan rasa tanggung jawab terhadap
masyarakat.
BACA JUGA :
Dalam
arahannya, Jokowi memandang bahwa tantangan yang akan dihadapi tidaklah mudah.
Pemimpin diharapkan memiliki keberanian dan kesiapan mengambil
keputusan-keputusan sulit yang mungkin tidak selalu populer.
Dalam
konteks ini, Presiden Jokowi menyatakan bahwa memiliki "public trust"
adalah kunci penting dalam memastikan kebijakan yang diambil bisa berjalan
lancar dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.
Kepercayaan
publik ini, menurutnya, adalah modal politik yang harus dimiliki oleh seorang
pemimpin dalam mengemban tugasnya.
Jurnalis : Leo Hendra Saputra
baca berita lainnya di google news
