Kunjungan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto ke Muratara ini, untuk menyerahkan sertipikat |
MURATARA MSM.COM – Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Muratara, Kamis (7/9/2023).
Dengan
menggunakan helikopter, mantan Panglima TNI ini, tiba di Bumi Beselang
Serundingan sekitar pukul 10.30 WIB, didampingi Gubernur Sumsel H Herman Deru,
dan Bupati Muratara H Devi Suhartoni.
BACA JUGA :
Kunker
menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto ini sangat istimewa. Lantaran, Ia menjadi
menteri pertama yang datang langsung ke Muratara, sekaligus menuntaskan konflik
pertanahan yang melibatkan Suku Anak Dalam (SAD) dalam 28 tahun terakhir.
Kunjungan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto ke Muratara ini, untuk menyerahkan sertipikat |
Konflik
pertanahan ini, dapat diselesaikan berkat sinergi dan kolaborasi dari empat
pilar, yaitu Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum (APH)
dan lembaga peradilan.
Dalam
hal ini, kerja sama dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara,
kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD),
komando resor militer (danrem), Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatra
Selatan, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara.
BACA JUGA :
Tak
hanya empat pilar tersebut, penyelesaian konflik yang berlangsung lebih dari
dua dekade itu juga difasilitasi oleh Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)
Sumatera Selatan dan Musi Rawas Utara.
Kunjungan
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto ke Muratara ini, untuk menyerahkan sertipikat
Hak Kepemilikan Bersama terhadap 516 kepala keluarga (KK) warga SAD Tebing
Tinggi.
Kunjungan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto ke Muratara ini, untuk menyerahkan sertipikat |
Serta
3 sertipikat Hak Kepemilikan Bersama terhadap 268 KK masyarakat Desa Jadi
Mulya. Penyerahan sertipikat berlangsung secara door to door di Desa Tebing
Tinggi, Muratara.
Dalam
sambutannya, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyampaikan ucapan terima kasih
kepada Gubernur, Bupati dan seluruh perangkat, termasuk kepolisian, Kejati dan
BPN yang terus bahu membahu menyelesaikan konflik pertanahan tersebut.
“Mudah
– mudahan sudah tidak ada permasalahan tanah lagi, semuanya sudah bisa bekerja
untuk meningkatkan ekonomi” harapnya.
Sementara,
Bupati Muratara H Devi Suhartoni mengatakan, pembagian sertifikat tanah gratis
ini, merupakan program nasional untuk melakukan percepatan pendaftaran tanah
warga.
Dengan
PTSL, kata Bupati, bisa memberantas mafia tanah, sekaligus menuntaskan konflik
sengketa tanah warga.
Turut
mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kunjungan kerja ini, Staf Ahli Bidang
Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Kepala
Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Selatan, Yuniar Hikmat Ginanjar beserta
jajaran; Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru; serta Bupati Musi Rawas Utara,
Devi Suhartoni beserta jajaran.
Jurnalis : A.Majid
baca berita lainnya di google news