 |
| Rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pemandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muratara tahun 2023 |
MURATARA MSM.COM – Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muratara, menggelar rapat paripurna
diruang paripurna DPRD Muratara, Senin (1/4/2024) kemarin.
Rapat
paripurna ini digelar, dalam rangka mendengarkan pemandangan umum fraksi,
terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muratara tahun
2023.
Wakil
Ketua I DPRD Muratara Sukri Alkap memimpin rapat paripurna ini. Dihadiri Wabup
Muratara H Inayatullah, Sekda Muratara, Plh. Sekwan Muratara, Asisten I, II dan
III Setda Muratara.
BACA JUGA :
Wakil
Ketua II Devi Ariyanto dan anggota DPRD Muratara, Kepala Organisasi Perangkat
Daerah (OPD), Camat dan sejumlah pejabat lainnya. Dalam paripurna itu, seluruh
fraksi menyampaikan pandangan umumnya.
Pemandangan
umum fraksi Gerindra disampaikan Iwansyah, SH, fraksi PDI Perjuangan disampaikan
Ridwan, fraksi Demokrat disampaikan Muhammad Ruslan. Sementara dari fraksi
Nasaki atau Nasional Amanat Kebangitan disamaikan Masturo, sedangkan dari
fraksi KPK (Karya Pembangunan Keadilan) disampaikan Agus Salim Munsi.
 |
| Rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pemandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muratara tahun 2023 |
Dalam
pandangan umumnya, seluruh fraksi itu memberikan apresiasi kepada pemerintah
daerah, atas pencaiapan pertumbuhan ekonomi diatas 11 persen ditahun 2023.
Seluruh fraksi juga sepakat, LKPJ Bupati Muratara tahun 2023 dibahas ditingkat
selanjutnya.
Dalam kesempatan
yang sama, fraksi KPK meminta Bupati Muratara untuk membayar Surat Pengakuan
Hutang (SPH). Rapat kemudian diskor sementara, kemudian dilanjutkan dengan
rapat paripurna Jawaban Eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi DPRD
terhadap LKPJ Bupati Muratara tahun 2023.
BACA JUGA :
Wakil
Bupati Muratara H Inayatullah menyampaikan apresiasi yang setinggi – tingginya atas
pandangan umum fraksi dewan, terhadap pencaiapan pertumbuhan ekonomi tahun
2023.
“Pemerintah
berkomitmen menyelesaikan SPH. Namun, hal ini kita sesuaikan dengan kondisi
keuangan dan peraturan perundang – undangan” kata Wabup.
Jurnalis
: A.Majid
baca berita lainnya di google news
