 |
| Wakil Bupati Muratara H Inayatullah membuka bimbingan teknis operator penyusunan Aplikasi Rencana dan Anggaran Sekolah (ARKAS) |
MURATARA MSM.COM – Ratusan operator Aplikasi Rencana dan Anggaran
Sekolah (ARKAS) jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Muratara,
mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan ARKAS.
Bimtek
penyusunan ARKAS, akan dilaksanakan selama dua hari dengan jumlah peserta
sebanyak 155 orang operator ARKAS dari tujuh kecamatan di Kabupaten Muratara.
Dalam
pelaksanaan bimtek yang berlangsung selama dua hari itu, peserta dibagi menjadi
dua. Bimtek ini berlangsung di SMPN 1 Muara Rupit dan dibuka Wakil Bupati
Muratara H Inayatullah, Selasa (4/5/2024).
Dalam
sambutannya, Wabup H Inayatullah mengharapkan seluruh operator ARKAS jenjang
PAUD, dapat memanfaatkan kesempatan menambah ilmu terkait penyusunan ARKAS
dalam bimtek ini.
BACA JUGA :
“Supaya
bisa menjadi profesional dan lebih baik dalam mengelola berkas dan keuangan”
kata Wabup.
Seorang
operator ARKAS, tegas Wabup, sangat penting keberadaanya. Apalagi dijenjang
satuan pendidikan PAUD, yang merupakan cikal bakal tumbuh kembangnya
pendidikan.
“Operator
sangat penting, maka dari itu diharapkan operator yang mengikuti bimtek ini,
menjadi lebih baik dan profesional dalam pemberkasan dan kemajuan teknologi”
pesan Wabup.
Senada
dikatakan, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Muratara Zazili. Dia
meminta peserta bimtek untuk menyimak materi bimtek yang disampaikan oleh narasumber.
BACA JUGA :
“Supaya
bisa menjadi operator yang profesional, yang bisa menyusun berkas -berkas
dengan lebih baik. Dan yang terpenting, bisa menguasai teknologi” tandasnya.
Melansir
dari laman pusatinformasi.rkas.kemdikbud, ARKAS merupakan sistem informasi yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta
pertanggungjawaban dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) di satuan
pendidikan dasar dan menengah secara nasional.
Melalui ARKAS, satuan
pendidikan terkoneksi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi
setempat dalam proses perencanaan kegiatan sekolah, rekapitulasi data, serta
pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pada setiap satuan pendidikan.
Jurnalis : M. Feriansyah
baca berita lainnya di google news
