 |
| Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) merupakan kebijakan yang menesak dan penting, termasuk bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) |
JAKARTA MSM.COM – Kebijakan
Satu Peta (One Map Policy) merupakan kebijakan yang mendesak dan penting,
termasuk bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN). Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan
dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya saat menjadi narasumber dalam dialog Forum
Merdeka Barat 9 (FMB9) Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Selasa
(06/08/2024).
“Kalau
saya melihat, Kebijakan Satu Peta ini bukan hanya mendesak tapi juga penting.
Perlu saya sampaikan bahwa ATR/BPN adalah salah satu wali data pada Kebijakan
Satu Peta yang digagas oleh Menko Perekonomian dan BIG sebagai lead agency-nya.
Kami adalah salah satu kontributor dari peta-peta yang kami hasilkan,” terang
Virgo Eresta Jaya di Kantor Kominfo, Jakarta.
Untuk
mendukung Kebijakan Satu Peta, Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono
(AHY) pada Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta yang berlangsung Juli
(18/07) lalu menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan mempersiapkan rencana
strategi terkait tata ruang penggunaan lahan di berbagai daerah.
Namun,
untuk mengintegrasikan peta-peta ke dalam satu kebijakan dan menyusun rencana
strategi terkait tata ruang penggunaan lahan, Virgo Eresta Jaya menyebut
perlunya perbaikan peta di masing-masing kementerian/lembaga (K/L). Baik dari
segi peta, penyusunan Rencana Tata Ruang, maupun secara teknis di lapangan
terkait batas-batas wilayah.
“Kalau
di lapangan, kita berharap masyarakat dan K/L yang punya wilayah untuk
melakukan pemasangan tanda batas (pada bidang tanah yang dimiliki, red). Sambil
kita terus memperbaiki petanya, sehingga kita dengan mulus bisa masuk ke
Kebijakan Satu Peta,” jelas Dirjen SPPR Kementerian ATR/BPN.
Untuk
diketahui, masyarakat dapat mengakses bhumi.atr.go.id untuk melihat peta bidang
tanah yang dihasilkan oleh Kementerian ATR/BPN. “Masyarakat bisa memberi
masukan terkait peta bidang tanah yang mereka miliki, sehingga juga membantu
untuk perbaikan peta-peta ke depannya,” pungkas Virgo Eresta Jaya.
Hadir sebagai narasumber, Staf Khusus Bidang
Percepatan Pembangunan Wilayah, Pembangunan Infrastruktur dan Investasi,
Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo dan Dekan Fakultas Geografi Universitas
Gadjah Mada, Danang Sri Hadmoko. Hadir sebagai pembawa acara, Danir Achri.
Turut mendampingi Dirjen SPPR, Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Agus Wahyudi
serta Kepala Subbagian Pemberitaan dan Publikasi, Arie Satya Dwipraja beserta
jajaran.
baca berita lainnya di google news
