 |
| Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan apresiasi dari Komisi II DPR RI atas implementasi Sertipikat Tanah Elektronik sebagai bahan dari digitalisasi layanan pertanahan |
BEKASI MSM.COM – Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan apresiasi dari Komisi II
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atas implementasi
Sertipikat Tanah Elektronik sebagai bagian dari digitalisasi layanan pertanahan.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyampaikan apresiasi tersebut
dalam Sosialisasi Program Strategis yang bertajuk Tantangan dan Risiko
Digitalisasi Pertanahan: Pembangunan Zona Integritas Berkelanjutan di
Kementerian ATR/BPN, di Hotel Aston Imperial Bekasi pada Rabu (14/08/2024).
“Kita
ingin digitalisasi tapi kita juga perlu melihat kesiapan masyarakat. Saya
apresiasi Kementerian ATR/BPN yang tetap mengeluarkan selembar fisik
sertipikatnya. Ada QR Code-nya dan sudah punya keamanan yang bagus,” ujar
Mardani Ali Sera dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN
melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat yang bekerja sama dengan
Indopos.
Lebih
lanjut, Mardani Ali Sera menyebut, Kementerian ATR/BPN telah berhasil
meningkatkan capaian pendaftaran bidang tanah setiap tahunnya. “Tahun 2017,
target PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) 5 juta bidang tanah telah
terlampaui. Pada tahun 2018, PTSL menargetkan 7 juta bidang tanah terlampaui.
Pada tahun 2019, PTSL menargetkan 9 juta bidang tanah terlampaui. Negara jika
mau baik ya dengan sertipikasi tanah-tanah rakyat,” ujarnya.
Inspektur
Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, RB Agus Widjayanto menyebut bahwa
digitalisasi layanan pertanahan merupakan salah satu bobot penting dalam
membangun Zona Integritas (ZI) untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi. Dengan
adanya digitalisasi di sektor pertanahan juga dapat membangun efisiensi
pekerjaan.
“Salah
satu aspek dalam pembangunan ZI adalah adanya inovasi pelayanan publik. Di
Kementerian ATR/BPN ada aplikasi Sentuh Tanahku. Juga ada beberapa layanan
elektronik yang sebelumnya sudah diluncurkan, seperti layanan Pengecekan
Elektronik, Zona Nilai Tanah (ZNT), Hak Tanggungan Elektronik, Surat Keterangan
Pendaftaran tanah (SKPT), dan Sertipikat Tanah Elektronik. Ini adalah inovasi
yang meningkatkan pelayanan,” jelas Irjen Kementerian ATR/BPN.
Dalam
kegiatan ini, hadir pembicara, Kepala Pusat Data Informasi Pertanahan, Tata
Ruang, dan LP2B, I Gusti Ketut Ary Sucaya. Turut hadir pada kesempatan yang
sama, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Amir Sofwan serta sejumlah awak
media yang berasal dari wilayah Jakarta dan Jawa Barat.
baca berita lainnya di google news
