 |
| Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya memperhatikan lingkungan, namun juga humanis |
JAKARTA MSM.COM – Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono
(AHY) mendorong pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya memperhatikan
lingkungan, namun juga humanis. Menurutnya, hal itu menjadi tugas Direktorat
Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) untuk
memastikan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan tercipta
berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat.
“Sustainable
growth with equity, kita ingin investasi dan pembangunan semakin cepat,
transformasi ekonomi terjadi. Itu kembali pada semangat kita menghadirkan iklim
investasi dan juga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan,”
ujar Menteri AHY saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ditjen PPTR yang
berlangsung di Hotel The Ritz-Carlton Jakarta, Kamis (08/08/2024).
Pembangunan
berkelanjutan yang adil bagi masyarakat dapat terwujud salah satunya dengan menjalankan
fungsi pengendalian dan penertiban tanah dan ruang. Menteri AHY mengingatkan,
pengendalian dan penertiban dilakukan secara tegas dan tetap humanis agar tidak
ada yang menjadi korban masyarakat karena pelanggaran terhadap pengendalian dan
penertiban tanah dan ruang.
“Apa
yang terjadi jika ada lokasi yang melanggar atau tidak sesuai dengan
peruntukannya, bisa menjadi korban bencana alam dan ini sudah terjadi di
berbagai daerah. Kita harus mencegah, jangan sampai ada lagi masyarakat yang
menjadi korban akibat bermukim di daerah yang tidak sesuai dengan
peruntukannya. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya,” kata Menteri
ATR/Kepala BPN.
Lebih
lanjut, Menteri AHY menekankan bangsa Indonesia harus menjaga keseimbangan
antara kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah dengan
konservasi dan konservasi lingkungan hidup.
Direktur
Jenderal (Dirjen) PPTR, Jonahar dalam kesempatan ini pun menyetujui jika fungsi
pengendalian dan penertiban harus dijalankan untuk memastikan tanah digunakan
sesuai dengan peruntukannya. “Jadi setelah program pendaftaran tanah melalui
PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan penyediaan RDTR (Rencana Detail
Tata Ruang) selesai, perlu dilakukan pengendalian untuk memastikan
bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan
pemberian haknya,” tuturnya.
Pada
Rakernis bertema “Implementasi Pengendalian dan Penertiban untuk Mewujudkan
Pemanfaatan Tanah dan Ruang yang Berkualitas” ini diberikan kepada satuan kerja
yang telah mendukung program kerja pengendalian dan penertiban tanah dan ruang.
Penghargaan tersebut antara lain bagi Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Riau
sebagai Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang
Terbaik dalam mendukung kegiatan operasional kegiatan PPNS Penataan Ruang di
daerah pada tahun 2023 dan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur sebagai Kanwil
BPN Provinsi Terbaik pada kegiatan Pengendalian Hak Tanah dalam rangka
mendukung terlaksananya Program Quick Win Kinerja 100 Hari Pertama Menteri
ATR/Kepala BPN Tahun 2024.
Adapun rangkaian Rakernis dibuka dengan laporan
oleh Ketua Panitia, yaitu Sekretaris Ditjen PPTR, Ariodilah Virgantara. Dalam
laporannya, diketahui rapat ini diikuti oleh 706 peserta, di mana 125 hadir
langsung dengan rincian 92 peserta dari pusat dan 33 peserta mewakili Kanwil
BPN Provinsi. Sementara itu, 583 peserta hadir secara bold yang terdiri dari
jajaran satuan kerja di kabupaten/kota. Hadir mendampingi Menteri AHY dalam
kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian
ATR/BPN.
baca berita lainnya di google news
