SURABAYA MSM.COM – Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti
Yudhoyono (AHY) melangsungkan Deklarasi 46 Kabupaten/Kota Lengkap yang terdapat
di 23 Provinsi serentak se-Indonesia pada Selasa (08/10/2024). Deklarasi
ditandai dengan pemindaian tangan oleh Menteri AHY didampingi dua Direktur
Jenderal (Dirjen) Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN
Provinsi Jawa Timur, dan Pj. Gubernur Jawa Timur.
“Kalau sudah diurutkan Lengkap artinya tidak boleh ada yang
terlewat secara spasial, 46 kota/kabupaten ini dinyatakan telah terdata, telah
teregistrasi, dan telah terpetakan, sehingga no gap no overlap tidak boleh ada
gap, tidak boleh ada overlap,” kata Menteri AHY dalam Perayaannya di acara yang
berlangsung di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur, Kota Surabaya.
Suatu wilayah yang dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap,
diharapkan dapat mendukung pembangunan di wilayah masing-masing. "Kalau
seluruh wilayah tanah di Indonesia pada akhirnya dinyatakan no gap no overlap,
insyaallah tata ruang wilayah dan juga daerah benar-benar bisa dijadikan
referensi bagi pemerintah pusat dan daerah di mana pun dalam menyusun rencana
strategi untuk pengembangan dan pembangunan di wilayah masing-masing-
masing-masing,” ujar Menteri AHY.
Di awal kepemimpinan Menteri AHY, jumlah Kabupaten/Kota Lengkap di
Indonesia baru mencapai 13 kabupaten/kota. Kemudian pada tanggal 26 Maret 2024,
Menteri AHY mendeklarasikan Cilegon sebagai Kota Lengkap, disusul Kota
Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 02 April 2024, empat kabupaten di
Provinsi Bali pada tanggal 21 Mei 2024, dan terakhir pada tanggal 30 Mei 2024
lalu Menteri AHY mendeklarasikan 14 Kota Lengkap secara serentak di tujuh
provinsi.
"Target sampai akhir tahun ini 104 kabupaten/kota. Oleh
karena itu, tentu di hadapan para Kepala Kanwil BPN mari kita terus kejar
target pencapaian sampai akhir tahun ini. Mudah-mudahan tercapai 104
Kota/Kabupaten Lengkap bahkan bisa over prestasi," tutur Menteri AHY.
hal. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono meyakini kelengkapan data
spasial yang kemudian diimplementasikan ke layanan Sertipikat Tanah Elektronik
sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Jawa Timur. “Dengan diterapkannya
Sertipikat Tanah Elektronik kami yakin bahwa kepastian hukum akan kepemilikan
tanah semakin kuat, masyarakat juga bisa menggunakan sertipikat itu untuk bisa
memberdayakan bagaimana membuat permodalan untuk kemandirian dirinya juga bisa
terlaksana,” kata Adhy Karyono.
Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
dan Pratama Kementerian ATR/BPN; seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi
se-Indonesia beserta jajaran; Bupati/Wali Kota serta jajaran Forkopimda
setempat.
baca berita lainnya di google news