 |
| Kementerian Agraria dand Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria menyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja kegiatan Bidang Penataan dan Pemberdayaan Tahun 2024 di Ayana Midplaza Hotel Jakarta |
JAKARTA MSM.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan
Agraria menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kegiatan
Bidang Penataan dan Pemberdayaan Tahun 2024 pada Rabu (23/10/2024) di Ayana
Midplaza Hotel , Jakarta. Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal (Dirjen)
Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati mengajak seluruh pegawai Ditjen Penataan
Agraria di seluruh Indonesia untuk bersama-sama melanjutkan program Reforma
Agraria.
“Kita bisa bekerja sama dalam mewujudkan keadilan dan
kesejahteraan melalui program Reforma Agraria. Beberapa kali Pak Menteri juga
menyebutkan bahwa kepemimpinan saat ini juga (berfokus) untuk mempertahankan
ketahanan pangan, yang mana ini banyak juga berhubungan dengan kita selaku
Ditjen Penataan Agraria,” ujar Yulia Jaya Nirmawati.
Terkait ketahanan pangan, ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo
Subianto juga menegaskan Indonesia harus segera mencapai swasembada pangan
untuk menjaga ketahanan pangan, yaitu dengan menambah 4 juta hektare luas panen
hingga tahun 2029. “Amanat ini sangat berkaitan dengan kerangka kerja kita,
yaitu Reforma Agraria. Di mana salah satu tujuan dari Reforma Agraria selain
mengatasi permasalahan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan, juga untuk
meningkatkan ketahanan dan kelangsungan pangan,” ujar Dirjen Penataan Agraria.
Keberlanjutan program Reforma Agraria ini juga telah diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang telah disetujui. “Kita diminta untuk
terus melaksanakan Redistribusi Tanah melalui pemberian Tanah Objek Reforma
Agraria (TORA) dan sertipikasi tanah atau penataan aset, serta diikuti dengan
penataan akses atau pemberdayaan tanah masyarakat. Ini menjadi dasar kita untuk
melanjutkan pekerjaan besar Reforma Agraria,” jelas Yulia Jaya Nirmawati.
Lebih lanjut ia mengingatkan kepada jajarannya agar terus
memperkuat sinergi dan kolaborasi pasca transisi kepemimpinan yang baru
terjadi. Bukan hanya kolaborasi antar internal Kementerian ATR/BPN, namun juga
dengan pihak eksternal.
“Sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat menteri dan dirjen,
namun juga kolaborasi di tingkat direktur, kasubdit, dan kepala seksi, semuanya
harus berkolaborasi dengan tugas masing-masing. Lintas kementerian/lembaga
juga, terutama saat ini beberapa kementerian mitra kita sudah kuat, seperti
Kementerian Kehutanan, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, dan Kementerian UMKM,”
ungkap Dirjen Penataan Agraria.
“Untuk itu saya berharap, ke depannya kita dapat mengajak mereka
untuk lebih fokus dalam mengakselerasi tugas bersama ini, sehingga masyarakat
dapat merasakan dampak peningkatan manfaat dari program Reforma Agraria,”
pungkas Yulia Jaya Nirmawati.
Dalam kegiatan ini, terdapat sesi diskusi panel yang diikuti oleh
beberapa panelis, salah satunya antara lain Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN
periode 2019-2022, Surya Tjandra. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen Penataan Agraria serta perwakilan
bidang penataan dan pemberdayaan dari Kanwil BPN Provinsi seluruh Indonesia.
baca berita lainnya di google news
