 |
| Talkshow Tata Ruang di AUla Prona Kementerian ATR/BPN. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengangkat dua isu besar yaitu kebijakan satu peta dan kebijakan satu tata ruang yang menurutnya harus segera diselesaikan untuk mengatasi permasalahan di bidang tata ruang |
JAKARTA MSM.COM – Sebagai rangkaian Peringatan Hari Agraria dan
Tata Ruang 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) menggelar Talkshow Tata Ruang, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN,
Jumat (08/11/2024). Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam mengangkat dua
isu besar, yaitu Kebijakan Satu Peta dan Kebijakan Satu Tata Ruang yang
menurutnya harus segera diselesaikan untuk mengatasi permasalahan di bidang
tata ruang karena menyangkut pertumbuhan investasi di Indonesia dan pembangunan
nasional yang berkelanjutan.
"Ini menjadi salah satu isu yang harus diangkat agar negara
hadir untuk memberikan solusi kepada rakyat, dan dunia usaha bagian dari
rakyat, tidak boleh kita menggantungkan nasibnya. Kita tuntaskan isu ini
bersama terutama di kalangan pelaku usaha, kita jadikan ini sebagai komunitas
bersama untuk menuntaskan berbagai permasalahan yang muncul,” kata Menteri
Nusron dalam Talkshow Tata Ruang bertema 'Satu Kebijakan Penataan Ruang, Kunci
Sukses Pembangunan Nasional Berkelanjutan'.
Menteri Nusron menjelaskan, selama Kebijakan Satu Peta belum
tersedia, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai salah satu
persyaratan dasar untuk perizinan usaha bisa terhambat. Hal ini disebabkan
belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi bagian dari
Kebijakan Satu Peta.
"Akibat belum ada Kebijakan Satu Peta mengurus PKKPR lama
karena belum ada cantolan RDTR-nya. Saat ini di Indonesia baru ada 541 RDTR dan
yang sudah terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission) ada 278 RDTR.
Kemudian RDTR-nya harus ada 2.000. Masih ada 1.500-an lagi RDTR yang harus kita
tuntaskan dengan menggunakan dasar peta 1:5.000, sehingga mendekati
keakuratannya," terang Menteri ATR/Kepala BPN.
Isu besar kedua yang ditekankan Menteri Nusron adalah One Spatial
Planning Policy atau Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang. Menurutnya, selama ini
tata ruang masih dalam otoritas yang terpisah. “Akibatnya tumpang tindih, zona
makronya tidak ketahuan karena masing-masing berbicara pada zona mikronya.
Gagasan ini untuk menyatukan satu tata ruang supaya dalam penataan makronya
akan ketahuan dan tidak menyebabkan tumpang tindih,” terang Nusron Wahid.
"Intinya kita ingin pelayanannya cepat tapi tetap akuntabel,
tetap akurat dalam konteks jangka panjang tidak menimbulkan malapetaka apalagi
menjadi bencana. Begitu juga dengan PKKPR, bagaimana caranya dalam waktu ini
urusan PKKPR menjadi selesai dengan catatan dengan tetap compli ada unsur
mitigasi risiko, akurat, dan akuntabel, sehingga PKKPR-nya sesuai dengan aturan
yang berlaku dan mempertahankan ekosistem yang sudah ada,” pungkas Menteri
Nusron.
Terkait dengan Talkshow yang berlangsung, Dirjen Tata Ruang
melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti lebih dari 200 orang secara luring maupun
bold. Ia berharap, forum ini dapat memberikan masukan seluas-luasnya untuk
memperkuat perencanaan ruang di masa depan, termasuk menetapkan kebijakan dalam
mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. “Semoga kita semua dapat
terus bekerja sama dan berkomitmen untuk selalu mewujudkan penataan ruang yang
aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk bangsa Indonesia. Bersama
Menata Ruang untuk Semua,” ucap Dwi Hariyawan.
Sebagai informasi, Talkshow yang membahas Satu Kebijakan Penataan
Ruang ini dimoderatori oleh Jurnalis Senior Kompas TV, Rosiana Silalahi. Hadir
sebagai narasumber, Plt. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Herban
Heryandana; Kepala Pusat Pengkajian Strategi Penelitian dan Pengembangan TNI,
Marsda TNI Jorry Soleman Koloay; Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut,
Victor Gustaaf Manoppo; serta Dirjen Mineral dan Batubara yang mewakili
Koordinator Pengelolaan Wilayah Mineral dan Batubara, Cecep Mochammad Yasin.
Turut mengikuti rangkaian kegiatan, sejumlah Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir juga sebagai penaggap,
perwakilan dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), Ikatan Ahli
Perencanaan (IAP), dan World Resources Institute (WRI) Indonesia.
baca berita lainnya di google news
