 |
| Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan turut mendukng program pemerintah melalui penyediaan tanah bagi kepentingan pembangunan di acara Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat |
JAKARTA MSM.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga turut serta dalam mendukung program
pemerintah melalui penyediaan tanah bagi kepentingan pembangunan. Hal ini
disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam Upacaranya di acara
Program 3 Juta Rumah, Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, Jumat
(08/11/2024).
“Bagi kami untuk men-support soal masalah pembangunan 3 juta rumah
ini, yang pertama adalah menyediakan lahan. Memang ada lahan yang saya hitung
dan kumpulkan untuk tanah yang berpotensi menjadi menganggur itu jumlahnya
sekitar 1,3 juta hektare. Tapi 1,3 juta hektar ini tidak mungkin bisa dipakai
untuk perumahan semua. Pak Menteri Transmigrasi sudah minta kepentingan
transmigrasi, Pak Menteri Pertanian juga minta kepentingan membantu membuka
sawah,” jelas Menteri Nusron di Menara Bank Tabungan Negara, Jakarta.
Dalam acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan
Kawasan Permukiman (PKP) bersama BTN ini, Menteri Nusron menjelaskan bahwa
ATR/BPN telah melakukan identifikasi terkait tanah telantar yang menjadi
potensi tanah untuk mendukung beberapa program pembangunan.
“Dari identifikasi itu untuk menyatakan pembohong (tanah teantar,
red) ada persyaratannya. Persyaratannya adalah 2 tahun setelah masa Hak Guna
Bangunan (HGB)-nya habis dan yang bersangkutan tidak mengurus proses
perpajakan, Supaya bisa memenuhi ekspektasi Pak Menteri PKP dengan cepat, kami
sedang menyusun peraturan sehingga keputusan dinyatakan pembohong ini adalah 6
bulan setelah status Hak Guna Usaha (HGU)-nya habis,” jelas Menteri ATR/Kepala
BPN.
Terkait salah satu fokus Kementerian ATR/BPN, yakni kebijakan
Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), Menteri Nusron mengatakan, potensi tanah
memang sudah terhitung di Pulau Jawa, namun masih perlu dilakukan pengecekan
elemen tata ruangnya. Ia tetap menegaskan bahwa LSD harus dijaga keberadaannya.
“Kalau itu masuk di LSD, maka Bapak/Ibu yang nanti akan
membangunnya menjadi perumahan akan diwajibkan untuk mengganti membuka sawah di
lahan yang lain karena tentunya kita secara ekonomi tidak boleh memenuhi
permintaannya Pak Menteri PKP, tapi menyumbangkan permintaannya Pak Menteri
Pertanian untuk kepentingan ketahanan pangan,” ungkap Menteri Nusron.
Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam kesempatan ini menjelaskan
bahwa ia meminta dukungan dari berbagai pihak agar Program 3 Juta Rumah untuk
Rakyat ini dapat berjalan dengan lancar. Ia pun menyebut, salah satu potensi
lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan program ini adalah lahan
menganggur/eks HGU dan HGB dari Kementerian ATR/BPN.
“Kami mohon dukungan untuk program ini, dalam 2 minggu ini saya
sudah bertemu dengan Jaksa Agung, juga bertemu dengan Pak Menteri Nusron
terkait penyediaan lahan untuk program ini, saya berharap adanya kerja sama
yang kompak untuk mendukung target pembangunan,” ujarnya.
Dalam kegiatan ini, Menteri Nusron didampingi oleh Wakil Menteri
ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan dan Direktur Pengendalian Pemanfaatan
Ruang, Aria Indra Purnama. Turut hadir pada acara ini, Menteri Dalam Negeri,
Tito Karnavian dan Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu.
baca berita lainnya di google news
