 |
| Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid usai rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) |
JAKARTA MSM.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan segera mempersiapkan Panitia Pengadaan Tanah
untuk menopang pembangunan infrastruktur Indonesia. Hal tersebut disampaikan
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid usai Rapat Koordinasi dengan Menteri
Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti
Yudhoyono (AHY) pada Selasa (05/11/2024) di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
“Semua pembangunan infrastruktur dan pembangunan wilayah pasti
membutuhkan dua instrumen yang paling penting, yaitu tanah dan tata ruang,”
ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi bersama Menko AHY.
Dijelaskan Menteri Nusron, terdapat empat fokus bidang
infrastruktur. Infrastruktur pertama yang berorientasi pada konektivitas, yaitu
pembangunan jalan tol dan pelabuhan. “Ini kami harus petakan dulu. Tugas
pertama (ATR/BPN) segera mempersiapkan Panitia Pengadaan Tanah untuk menopang
proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur,” terangnya.
Lebih lanjut Menteri Nusron menjelaskan, umumnya ada dua sumber
dalam Pengadaan Tanah, yakni bisa tanah dari negara maupun tanah teantar. Jika
dalam proses pembangunan infrastruktur terdapat tanah masyarakat yang
digunakan, maka akan dilakukan skema perubahan keuntungan.
Selain infrastruktur yang berorientasi pada konektivitas, Menteri
ATR/Kepala BPN menyebut ada pula infrastruktur yang menopang kepentingan
swasembada tanah; infrastruktur yang menopang swasembada energi; dan
infrastruktur yang menopang hilirisasi. “Semua itu pasti membutuhkan tanah
karena itu kita dalam proses Pengadaan Tanah menopang empat program
infrastruktur itu,” tuturnya.
Menko AHY dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa tanpa lahan
yang jelas dan legal, pembangunan infrastruktur tidak dapat berjalan dengan
baik. “Jadi urusan tanahnya harus dikelola, bukan hanya untuk pembangunan fisik
karena tanah itu besarnya untuk kesejahteraan dan kesejahteraan rakyat,”
ungkapnya.
Turut hadir dalam Rapat Koordinasi ini, Wakil Menteri ATR/Wakil
Kepala BPN, Ossy Dermawan; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama
Kementerian ATR/BPN beserta jajaran.
baca berita lainnya di google news
