 |
| Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan saat memberikan pembekalan dan motivasi kepada Perwira Kavaleri di Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav) Bandung |
BANDUNG MSM.COM – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil
Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan menegaskan
komitmennya untuk melindungi dan melegalisasikan tanah aset negara, termasuk
tanah milik Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia menyebut, telah melakukan
koordinasi intensif dengan lembaga terkait untuk menyelesaikan masalah aset
negara yang belum terdaftar atau belum jelas status hukumnya.
“Tegak lurus dengan Bapak Menteri dan Bapak Presiden serta negara,
tentunya wajib hukumnya untuk berusaha menjaga dan melegalisasikan aset-aset
milik TNI. ATR/BPN juga telah melakukan koordinasi, termasuk dengan Kementerian
Pertahanan dan TNI,” ungkap Wamen ATR/Waka BPN saat memberikan pembekalan dan
motivasi kepada Perwira Kavaleri di Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav)
Bandung, Jumat (06/12/2024).
Ada sekitar 525 permasalahan aset milik TNI serta Kementerian
Pertahanan yang telah teridentifikasi. Wamen ATR/Waka BPN berkomitmen untuk
menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin. Namun, ia menyadari adanya
tantangan bagi Kementerian ATR/BPN karena keterbatasan kewenangan, terutama
terkait tanah yang berada di kawasan hutan.
Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanah yang berada di
kawasan hutan menjadi domain Kementerian Kehutanan. Dengan demikian, proses
sertipikasi tanah baru tersebut dapat dilakukan setelah dilakukan pelepasan
kawasan hutan.
“Walaupun kami memiliki izin yang sah, kami akan terus
berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk mencari solusi atas
permasalahan tumpang tindih antara tanah kawasan hutan dan non kawasan hutan.
Kami berkomitmen untuk menjaga dan mengelola aset-aset negara dengan
sebaik-baiknya,” tutur Ossy Dermawan.
Di luar kawasan hutan, Ossy Dermawan mengungkapkan bahwa
Kementerian ATR/BPN terus mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) untuk memastikan seluruh tanah negara tercatat dengan jelas dan
memiliki status hukum yang sah. PTSL ini diharapkan dapat mengatasi masalah
perselisihan dan ketidakjelasan status tanah yang selama ini menjadi kendala
dalam pengelolaan aset negara.
Hadir sebagai pembicara lainnya, Menteri Transmigrasi, Muhammad
Iftitah Sulaiman Suryanagara. Turut hadir, Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri
TNI Angkatan Darat, Eko Susatyo; Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri TNI
Angkatan Darat, Rayen Obersyl; Kelapa Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat,
Yuniar Hikmat Ginanjar beserta jajaran; serta para Pati, Pamen, Pama Korp
Kavaleri TNI AD.
baca berita lainnya di google news
