JAKARTA MSM.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyatakan komitmennya dalam mendukung program Tiga Juta Rumah oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Komitmen tersebut akan diwujudkan dalam penyediaan tanah seluas 79.925 hektare yang berasal dari tanah yang terindikasi teantar untuk program nasional.
“Kami mempunyai tanah terindikasi tentar seluas 854.662 hektare
yang berpotensi digunakan untuk program nasional. Setelah kami analisis, untuk
kawasan organisasi sekitar 79.925 hektare. Namun, apakah cocok atau tidak, kami
belum tahu, tentunya Bapak/Ibu pelaku perumahan yang tahu. Kami berkomitmen,
pada Q1 tahun depan (kuartal 1 2025, red) akan kami paparkan,” ujar Menteri
Nusron usai kegiatan Dialog Solusi Pendanaan Program Tiga Juta Rumah yang
bertajuk Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, di Gedung AA Maramis II,
Jakarta, Senin ( 16/12/2024).
Di hadapan awak media, Menteri Nusron Wahid menjelaskan, nantinya
ia akan memaparkan bentuk peta topografi terkait lokasi potensi organisasi dari
tanah terindikasi teantar. “Pada Q1 kami akan paparkan dalam bentuk peta
topografinya sebanyak 79 ribu tadi. Mulai dari lokasinya, petanya seperti apa,
jadi Teman-teman bisa lihat cocok apa tidak (untuk kawasan organisasi yang
mendukung Tiga Juta Rumah, red). Tim saat ini sedang bekerja membuat peta
karena membuat peta tidak mudah,” terangnya.
Tanah terindikasi telantar yang Menteri Nusron sebutkan merupakan
Tanah Cadangan Untuk Negara (TCUN) yang dihasilkan dari tanah-tanah eks Hak
Guna Usaha (HGU) dan eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang.
“Karena ini merupakan semangat dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang mana bumi,
air, dan kekayaan alam harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat
seluas-luasnya. Jadi tidak boleh menganggur dan telantar, oleh karena itu, ini
kami tawarkan,” imbuh Nusron Wahid.
Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait menyebut bahwa upaya
penyediaan rumah dalam program Tiga Juta Rumah menggandeng berbagai pihak,
salah satunya penyediaan TCUN untuk program kepentingan dari Kementerian
ATR/BPN ini.
“Sudah dalam dua bulan ini diskusi dengan Pak Nusron sering
banget. Kalau Pak Nusron langsung menjelaskan ada beberapa titik yang
berpotensi untuk program. Pak Nusron ini dukungannya luar biasa. Ini seperti
fungsi fasilitator di mana kita melakukan koordinasi antar kementerian/lembaga
pemerintah, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan perumahan untuk
membantu dan membuat kebijakan,” ungkap Maruarar Sirait.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di bawah koordinasi Kementerian PKP ini, turut hadir berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas); Kementerian BUMN; Bank Dunia; serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sejumlah pimpinan perbankan.
baca berita lainnya di google news