 |
| Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengadakan pertemuan strategis di Gedung Dakwah Muhammadiyah Yogyakarta |
DI YOGYAKARTA MSM.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat
Muhammadiyah, Haedar Nashir mengadakan pertemuan strategis di Gedung Dakwah
Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu (18/12/2024) pagi. Diskusi ini secara produktif
menyoroti upaya percepatan sertipikasi tanah wakaf Muhammadiyah dan pembenahan
sistem tata guna tanah yang lebih berkeadilan.
Dalam keterangannya, Nusron Wahid menekankan pentingnya kolaborasi
antara pemerintah dan Muhammadiyah. “Kami berdiskusi tentang peningkatan
pelayanan, khususnya sertipikasi wakaf untuk mendukung aset-aset Muhammadiyah
yang dipakai untuk kemaslahatan umat. Kami juga membahas sistem distribusi
tanah yang mencerminkan keadilan, pemerataan, dan kelaparan ekonomi,” jelas
Nusron Wahid.
Menurutnya, sejauh ini Muhammadiyah merupakan salah satu
organisasi masyarakat besar yang paling rapi dalam pengelolaan aset-asetnya.
Untuk itu, Kementerian ATR/BPN akan mendukung agar seluruh aset Muhammadiyah,
baik wakaf maupun kepemilikan hak lainnya dapat tersertipikat seluruhnya.
Tak hanya melakukan pertemuan, Menteri ATR/Kepala BPN juga
menyerahkan lima sertipikat tanah wakaf kepada Muhammadiyah. Sertipikat kelima
itu merupakan hasil legalisasi atas aset-aset Muhammadiyah yang ada di DI
Yogyakarta.
Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir menyambut baik langkah
progresif pemerintah. “Muhammadiyah mendukung penuh kebijakan agraria yang
berbasis keadilan dan pemerataan, mengingat aset-aset tanah kami digunakan
untuk kepentingan masyarakat. Kami berharap kebijakan ini membawa manfaat besar
bagi bangsa, bukan hanya untuk kelompok tertentu,” ujarnya.
Pertemuan dengan Muhammadiyah mencerminkan sinergi antara
pemerintah dan organisasi masyarakat dalam mewujudkan pemerataan akses tanah
yang berkeadilan, dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah
ini diharapkan menjadi tidak penting dalam reformasi agraria demi kesejahteraan
rakyat Indonesia.
Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN pada kegiatan ini,
Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; Kepala
Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Kepala Kantor Wilayah
(Kanwil) BPN Provinsi DI Yogyakarta, Suwito. Pertemuan ini juga melibatkan
jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
baca berita lainnya di google news
