 |
| Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengusulkan kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi dalam menyukseskan program kebijakan Satu Peta |
JAKARTA MSM.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengusulkan kerja sama dengan
Kementerian Transmigrasi dalam menyukseskan program Kebijakan Satu Peta (One
Map) Kebijakan). Hal ini bertujuan untuk menuntaskan berbagai permasalahan
batas tanah di kawasan transmigrasi, khususnya yang melibatkan tumpang tindih
lahan.
“Kita akan menyelesaikan tiga hal dengan Kebijakan Satu Peta ini,
pertama, peta batasan kawasan transmigrasi dengan hutan dan Areal Penggunaan
Lahan (APL) lainnya. Kedua, peta bidang tanah di kawasan transmigrasi, dan
ketiga, masalah tumpang tindih,” ungkap Menteri Nusron dalam pertemuan yang
berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (10/01/2025).
Untuk mewujudkan Kebijakan Satu Peta, Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan Proyek Administrasi Pertanahan dan Tata Ruang Terpadu (ILASPP), yang sebelumnya melibatkan Kementerian. Kehutanan. Kini proyek tersebut akan melibatkan Kementerian Transmigrasi dengan tujuan meminimalkan potensi konflik antar instansi, terutama terkait dengan sertipikasi di kawasan transmigrasi. Oleh karena itu, Menteri Nusron mengungkapkan bahwa pemerintah telah mendapatkan dukungan anggaran dari Bank Dunia. ia mengimbau agar penggunaan dana pinjaman tersebut dapat dioptimalisasikan. "Ini dana manfaatkan dulu supaya masalah ini selesai," kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, mengatakan persoalan lahan
menjadi masalah yang krusial dan harus segera diselesaikan. Maka dari itu, ia
setuju untuk mengikuti program ILASPP dan meminta dukungan kepada Kementerian
ATR/BPN terhadap penyelesaian masalah lahan yang selama ini dihadapi.
“Ini menjadi perhatian Kementrans, persoalan lahan itu menjadi
krusial makanya hal ini menjadi program unggulan kami untuk menyelesaikan
masalah lahan,” ucap Iftitah Sulaiman.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri ATR/Kepala BPN,
karena ini (program Kebijakan Satu Peta, red) menjadi bagian dari proses
penyelesaian masalah lahan dan tentunya kami akan menindaklanjuti dengan kerja
nyata yang konkret,” lanjut Menteri Transmigrasi.
Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan solusi atas masalah
batas tanah yang selama ini menjadi kendala dalam pengelolaan lahan, serta
memperkuat koordinasi antar kementerian untuk mewujudkan kebijakan tata ruang
yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat
mengatasi masalah tumpang tindih lahan yang sering terjadi.
Hadir mendampingi Menteri Nusron, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala
BPN, Ossy Dermawan beserta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama
Kementerian ATR/BPN. Turut hadir, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh
Aris Marfai; Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria,
dan Tata Ruang, Kemenko Infra, Nazib Faizal; serta jajaran Pimpinan Tinggi dari
Kementerian Transmigrasi.
baca berita lainnya di google news
