 |
| Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menginstruksikan kepada satuan kerja di Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat terus meningkatkan pelayanan secara optimal |
JAKARTA MSM.COM – Mengawali tahun 2025, Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid walrus kepada
satuan kerja (Satker) di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah dan
Sulawesi Barat terus meningkatkan pelayanan secara optimal. Ia menilai
pelayanan yang optimal dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
Meskipun Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat belum termasuk
kategori wilayah dengan beban kerja terbesar, saya yakin pertumbuhan ekonomi
daerah, terutama di Sulawesi Tengah, dapat dipacu melalui pelayanan yang
optimal. Contohnya, kawasan Morowali yang memiliki potensi besar untuk
dikembangkan. Data terkait pelayanan di wilayah ini perlu dimanfaatkan secara
maksimal, termasuk memanfaatkan potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),”
terang Menteri Nusron dalam pengarahannya kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil)
BPN Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat secara bold pada Kamis
(02/01/2025).
Menteri Nusron mengatakan optimalisasi layanan pertanian dapat
dilakukan dengan mengubah stigma pelayanan yang selama ini masih dinilai lama
oleh masyarakat menjadi lebih cepat dan responsif melalui perbaikan sistem dan
peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
“Perbaikan sistem dimulai dengan penyederhanaan model bisnis dan
penguatan informasi teknologi untuk mendukung pelayanan yang akurat, prudent,
akuntabel, dan transparan sesuai prinsip Governance, Risk Management, and
Compliance (GRC),” ungkap Menteri Nusron.
Dalam pengarahan yang digelar secara berani tersebut, Menteri
Nusron menyampaikan kepada seluruh jajaran agar selalu siap apabila dilakukan
rotasi dan mutasi secara berkala untuk meningkatkan pengalaman kerja dan
pemerataan pengugasan dalam rangka peningkatan SDM. Selain itu, kepekaan dan
pemahaman terkait isu-isu pertanahan dan tata ruang juga menjadi aspek yang
wajib dimiliki oleh setiap instan pertanahan.
“Semua petugas di lapangan wajib memahami isu tata ruang dan aktif
dalam forum tata ruang. Khusus untuk Sulawesi, proses penyusunan RDTR relatif
lebih cepat karena pulau ini telah memiliki peta geospasial yang lengkap,”
tutup Menteri Nusron.
Turut hadir dalam pengarahan tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil
Kepala BPN, Ossy Dermawan; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; Kepala Biro
Humas Kementerian ATR/BPN; Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama; serta
jajaran Satker Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
baca berita lainnya di google news
