 |
| Rapat pembahasan target dan capaian tahun anggaran 2024 serta program 100 Hari Kerja Kabinet Merah Putih di Gedung Nusantara DPR RI |
JAKARTA MSM.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid bersama Wakil Menteri (Wamen)
ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan mengikuti Rapat Kerja (Raker)
Bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk
pertama kalinya. Rapat yang membahas Target dan Capaian Tahun Anggaran 2024
serta Program 100 Hari Kerja Kabinet Merah Putih ini digelar di Gedung
Nusantara DPR RI, Jakarta pada Rabu (30/10/2024).
Nusron Wahid menyampaikan sejumlah capaian Kementerian ATR/BPN,
salah satunya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah
mencapai 119 juta bidang tanah terdaftar. Dalam 100 hari ke depan, Kementerian
ATR/BPN akan fokus untuk menuntaskan target PTSL tahun 2024, yakni mendaftarkan
sebanyak 120 juta bidang tanah.
“Kami akan menyelesaikan pendaftaran 1,5 juta bidang tanah untuk
mencapai target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024 ini. Kami menargetkan 126
juta bidang tanah sampai tahun depan, bulan Oktober ini sudah mencapai 119 juta
bidang tanah, sehingga kita masih harus menambah lagi,” ungkap Menteri Nusron
dalam paparannya.
Ia pun mengungkapkan delapan strategi program 100 hari kerja
lainnya. Pertama, menata ulang sistem dan tata cara pemberian, perpanjangan,
dan pembaharuan HGU yang lebih berkeadilan, mengarusutamakan keadaan pemerataan
tetapi tetap menjaga kesinambungan perekonomian. Kedua, menyelesaikan
penertiban pendaftaran dan publikasi Sertipikat HGU untuk 537 badan hukum yang
telah mempunyai Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit.
Program 100 hari kerja berikutnya, yakni menyelesaikan pendaftaran
tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk menghindari konflik dengan badan hukum
di kemudian hari; inovasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf secara
produktif, sehingga berguna bagi kemaslahatan umat; menargetkan 104
Kabupaten/Kota Lengkap pada Tahun 2024; serta koordinasi secara vertikal maupun
horizontal terkait penyiapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan terintegrasi
dengan Online Single Submission (OSS).
Selanjutnya, penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai tindak lanjut
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045; serta pelaksanaan program Administrasi
Pertanahan Terpadu dan Perencanaan Tata Ruang (ILASP) Bank Dunia bertemakan
penguatan RTR, administrasi pertanahan, dan batas administrasi desa di
Indonesia yang memperhatikan perubahan iklim dengan melibatkan 3 kementerian/lembaga,
yaitu Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Informasi
Geospasial.
Menyanggapi paparan Menteri Nusron, Ketua Komisi II DPR RI,
Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengapresiasi dan berkomitmen mendukung program
100 hari kerja Kementerian ATR/BPN. “Komitmen kami Pimpinan dan Anggota Komisi
II DPR RI adalah menjadi bagian dari solusi atas segala masalah pertanahan dan
tata ruang di Indonesia. Kami juga akan siap untuk bersama-sama membahas dan
memutuskannya,” tegasnya.
Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kesempatan ini, kepada
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Rapat kerja ini juga diikuti Wakil Ketua Komisi II DPR RI, yaitu Aria Bima,
Dede Yusuf, Zulfikar Ass Sadikin, dan Bahtra, serta sejumlah anggota lainnya.
baca berita lainnya di google news
