 |
| Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada pertemuan media yang bertajuk Catatan Akhir Tahun Kementerian ATR/BPN |
JAKARTA MSM.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan strategi untuk
anggota mafia tanah yang terus menjadi perhatian serius pemerintah. Dalam
pernyataannya, ia menekankan tiga langkah utama yaitu melalui penguatan
internal, penindakan tegas kepada mafia tanah, dan yang terpenting yaitu
melakukan edukasi kepada masyarakat.
“Menghadapi mafia tanah, cara terbaik adalah memperkuat benteng
dari dalam. Benteng tersebut adalah tim dari BPN di bagian SPPR (Survei dan
Pemetaan Pertanahan dan Ruang, red) dan penetapan hak. Jika tim ini kuat, maka
mafia tanah tidak akan bisa menembus sistem" ujar Nusron dalam dalam pertemuan
media yang bertajuk Catatan Akhir Tahun Kementerian ATR/BPN di Aula Prona,
Jakarta, Selasa (31/12/2024).
Lebih lanjut, Menteri Nusron menekankan pentingnya memperkuat tim
di berbagai level. Penguatan ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya
manusia serta penerapan mitigasi dan manajemen risiko. "Sepintar-pintarnya
mafia tanah, mereka tidak akan berhasil jika tim kita solid. Kunci mafia tanah
adalah menyertipikatkan tanah secara ilegal. Jika sistem kita kokoh, maka
potensi bertahan dapat diminimalkan," ucapnya.
Penindakan terhadap mafia tanah juga menjadi prioritas, dengan
fokus pada menciptakan efek jera, termasuk melalui pemiskinan aset pelaku.
Menteri Nusron menyebut kasus Dago Elos sebagai contoh langkah tegas yang
berhasil dilakukan. Pelakunya sudah diproses, dan ini menjadi sinyal bahwa
mafia tanah tidak akan lolos dari hukum. Penindakan ini juga mencakup
oknum-oknum yang terlibat, seperti PPAT, kepala desa, dan notaris, tegasnya.
Kendati demikian, Menteri ATR/Kepala BPN menyadari bahwa
pemberantasan mafia tanah tidak bisa hanya mengandalkan sistem internal dan
penindakan hukum. Menurutnya, dukungan dari masyarakat juga sangat penting.
"Sama seperti strategi pemberantasan korupsi, kita tidak mungkin menangkap
semua pelaku. Edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk mencegah
tindakan mafia tanah. Jika masyarakat paham hak-haknya, maka peluang mafia
tanah untuk beroperasi akan semakin kecil," jelasnya.
Dengan sejumlah strategi tersebut, Kementerian ATR/BPN optimis
dapat mengurangi praktik mafia tanah secara signifikan dan menciptakan tata
kelola pertanahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Hadir pada kegiatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy
Dermawan; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta
84 awak media nasional. Sesi tanya jawab pada kegiatan ini dimoderatori oleh
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis.
baca berita lainnya di google news
