 |
| Kepala Bada Reserse Kriminal Polri periode 2008 - 2009 Susno Duadji memberikan dukungan terhadap langkah tegas Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam menyikapi polemik pagar laut yang mencuat sejak awal tahun 2025 |
JAKARTA MSM.COM - Langkah tegas
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),
Nusron Wahid, dalam menyikapi polemik pagar laut yang mencuat sejak awal tahun
2025, mendapat dukungan penuh dari berbagai kelompok masyarakat maupun
individu. Salah satu dukungan datang dari Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
periode 2008-2009, Susno Duadji.
“Pertama kita bersyukur, bahwa ini sudah semakin terang. Kita
patut berterima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada
Kementerian ATR/BPN. Karena, awal mula yang berani membukanya ya dari
Kementerian ATR/BPN ini,” ungkap Susno Duadji dalam sesi telekonferensi Sindo
Prime, Sindo News TV, Selasa (04/02/2025).
Susno Duadji mengatakan, keterbukaan Menteri Nusron dalam
memberikan informasi mengenai polemik ini kepada masyarakat perlu didukung
penuh. Mulai dari proses pemeriksaan sertipikat, pembatalan sertipikat, hingga
proses gelar perkara yang saat ini tengah berlangsung. “Kita percaya kepada
menteri ini, bahwa nantinya persoalan-persoalan pertanahan di tempat lain pun
akan dibahas seperti ini. Tapi, tentu tidak sekaligus,” tambahnya.
Melihat kegigihan Menteri Nusron, ia pun mendorong agar semua
pihak yang terlibat juga mengambil langkah tegas, terutama Pemerintah Provinsi
Banten dan Pemerintah Kabupaten Tangerang. “Bertindak, masa Kementerian ATR/BPN
saja yang berani. Ini bukan lagi tuntutan, tapi kewajiban,” tegas Susno Duadji.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis yang juga hadir sebagai narasumber
dalam acara tersebut menyampaikan bahwa langkah tegas yang diambil Kementerian
ATR/BPN perlu didukung semua pihak. “Sebenarnya kalau semua suasana kooperatif,
terbuka, ini akan bisa terang-benderang. Masyarakat bisa melihat bagaimana
proses ini sejak awal hingga akhirnya nanti,” tuturnya.
Mewakili Nelayan, Kholid yang juga hadir di lokasi telekonferensi
berharap, polemik pagar laut bisa segera diatasi melalui proses hukum yang
transparan dan adil. “Karena, memang seharusnya pihak pemerintah seperti itu
(mengambil langkah tegas, red). Melakukan yang sebenar-benarnya, yang sesuai
dengan aturan hukum yang berlaku,” pungkas Kholid.
baca berita lainnya di google news
