 |
| Kementerian ATR/BPN menginisiasi Rakor lanjutan terkait proyek Administrasi Pertanahan dan Penataan Ruang Terpadu (ILASP) yang melibatkan sejumlah kementerian/lembaga |
JAKARTA MSM.COM - Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menginisiasi Rapat
Koordinasi (Rakor) lanjutan terkait Proyek Administrasi Pertanahan dan Penataan
Ruang Terpadu (ILASP) yang melibatkan sejumlah kementerian/lembaga, Rabu
(05/02/2025). Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron
Wahid ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan yang
terjadi antara kawasan hutan, perkebunan, transmigrasi, dan perumahan.
"Untuk mengurangi tumpang tindih lahan ini maka kita buat
lanjutan program ILASP. Supaya pengalaman tumpang tindih lahan yang
sudah-sudah, tidak terulang lagi ke depan. Ini karena dulunya belum ada sistem
integrasi dan integrasi data, dengan adanya program ini maka semua akan
terpetakan," terang Menteri Nusron usai pertemuan yang berlangsung di
Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
ILASP merupakan program yang dimulai dengan kolaborasi antara
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan
Kementerian ATR/BPN. Ke depan, untuk memperkuat implementasi dan memperluas
cakupannya, program ini juga akan melibatkan Kementerian Kehutanan dan
Kementerian Transmigrasi.
“Selama ini, banyak tumpang tindih lahan yang terjadi, seperti
lahan sawit yang tumpang tindih dengan hutan, lahan transmigrasi, dan
perumahan. Untuk itu, kami mengintegrasikan sistem data dan administrasi
pertanahan agar semua lahan yang ada dapat dijelaskan dengan jelas dan
terhindar dari masalah serupa di masa depan,” ujar Nusron Wahid.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni dalam pertemuan ini menyatakan
komitmennya untuk bekerja sama menyelesaikan masalah kerapatan tapal batas
antara kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL). Prinsipnya, kami bersedia
bekerja sama untuk menyelesaikan kerapatan tapal batas antara hutan dan APL.
Sinkronisasi data sangat penting karena data yang kami terima dari kedua pihak
terkadang berbeda. Kami hanya perlu duduk bersama untuk menentukan sejauh mana
yang bisa diselesaikan, ucapnya.
Komitmen kerja sama juga disampaikan Menteri Transmigrasi,
Muhammad Iftitah Sulaiman. Ia berharap, kerja sama bisa diimplementasikan
dengan Memorandum of Understanding (MoU) antar kementerian/lembaga terkait.
“Karena kami juga bagian dari liputan yang langsung bersentuhan dengan
masyarakat, maka kami juga mohon bantuan dari Teman-teman di ATR, Kehutanan,
dan Kemendagri,” ujarnya.
Program ILASP ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka
panjang untuk menyelesaikan konflik lahan yang sering mengganggu pembangunan
dan investasi di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari
pertemuan kali ini akan disegerakan penandatanganan MoU yang melibatkan lima
kementerian/lembaga, antara Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, BIG, Kementerian
Kehutanan, dan Kementerian Transmigrasi.
Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron didampingi Wakil Menteri
ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula, Menteri Sekretaris Negara,
Prasetyo Hadi; Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk; Tolong. Kepala BIG
sekaligus Sekretaris Utama, RA. Belinda Arunarwati Margono; beserta Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari masing-masing lembaga.
baca berita lainnya di google news
