 |
| Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan pentingnya penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (TDTR) dan status tanah yang clean and clear sebagai pintu awal masuknya investasi |
SURABAYA MSM.COM – Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid,
menekankan pentingnya penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan status
tanah yang clean and clear sebagai pintu awal masuknya investasi. Dalam Rapat
Koordinasi (Rakor) Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur, ia mengimbau kepada
pemerintah daerah (Pemda) se-Jawa Timur untuk segera menuntaskan target RDTR
yang telah ditetapkan.
“Kami minta kepada Ibu Gubernur, Bapak Bupati dan Wali Kota untuk
bersama-sama menuntaskan RDTR. Kami sedang mempercepat proses perizinan yang
disebut Ease of Doing Business, maka harus ada RDTR yang terhubung dengan OSS
(Online Single Submission),” ujar Menteri Nusron dalam pertemuan yang diadakan
di Gedung Grahadi, Surabaya, Minggu (09/03/2025).
Ia menjelaskan, dengan sistem tersebut waktu penerbitan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) akan lebih cepat. “RDTR prosesnya bisa
memakan waktu 6 hingga 8 bulan, namun jika RDTR sudah selesai dan terintegrasi
dengan OSS, dalam 2 jam KKPR bisa langsung selesai,” tutur Menteri ATR/Kepala
BPN.
Hingga saat ini, penyelesaian RDTR di Jawa Timur baru mencapai 19%
dari target. Tercatat dari target 464 RDTR, baru 86 Perda/Perkada RDTR yang
tersedia. Sementara itu, RDTR yang terintegrasi dengan OSS baru mencapai 37
RDTR.
Untuk mempercepat penyusunan RDTR, Menteri Nusron menegaskan
pentingnya koordinasi yang erat antara Kementerian ATR/BPN dan Pemda.
Menurutnya, sinergi yang kuat antara kedua pihak akan menjadi kunci
keberhasilan dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang.
“Dengan sinergi yang lebih kuat, target pertanahan dan tata ruang
bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi kenyataan yang dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah,” kata
Menteri ATR/Kepala BPN.
Pemda disebut Menteri Nusron sebagai pihak yang memegang peran
sangat strategis dalam menjalankan kebijakan pertanahan dan tata ruang. Oleh
karena itu, ia mengajak untuk berkolaborasi menciptakan tata ruang yang baik di
seluruh wilayah. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan sektor investasi di
Jawa Timur dapat berkembang pesat, membawa dampak positif bagi perekonomian,
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Rakor kali ini digelar dengan tema “Kebijakan dan Pelayanan
Pertanahan dan Tata Ruang untuk Menggerakkan Perekonomian Nasional”. Hadir
dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; Wakil
Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak; serta para Bupati dan Wali Kota di Provinsi
Jawa Timur. Turut mendampingi Menteri Nusron, Kepala Kantor Wilayah BPN
Provinsi Jawa Timur, Asep Heri beserta jajaran.
baca berita lainnya di google news
