 |
| Jembatan gantung yang putus di desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu hingga kini belum diperbaiki. Jembatan gantung ini terputus akibat diterjang banjir |
Muratara, 1 April 2025 – Satu tahun sudah berlalu sejak jembatan gantung di Desa Lesung Batu, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Muratara, putus akibat banjir. Janji-janji pemerintah daerah untuk memberikan solusi cepat masih sebatas retorika tanpa realisasi nyata. Lebih buruk lagi, akses transportasi yang sebelumnya gratis kini malah DIKOMERSIALKAN melalui penyewaan ketek/pompong, membebani masyarakat yang bergantung pada akses tersebut untuk aktivitas sehari-hari.
Arizki Putra Rahman, warga asli Muratara sekaligus perwakilan dari Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS), menegaskan bahwa kondisi ini adalah bentuk kelalaian pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat.
"Saat jembatan ini putus, Bupati Muratara, H Devi Suhartoni, menegaskan bahwa jembatan gantung merupakan akses vital bagi masyarakat, baik untuk keperluan sekolah, ekonomi, maupun mobilitas harian. Namun, faktanya, satu tahun setelahnya, solusi yang dijanjikan tidak kunjung terwujud. Sebaliknya, masyarakat justru dipaksa membayar untuk sesuatu yang seharusnya menjadi hak mereka!" tegas Arizki.
Ia juga mengkritik keras sikap pemerintah daerah yang dinilai tidak transparan dalam menangani persoalan ini.
"Kami mempertanyakan, ke mana anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur ini? Mengapa dalam satu tahun belum ada kejelasan terkait pembangunan kembali jembatan ini? Kenapa warga dibiarkan menderita tanpa solusi nyata? Apakah tidak melihat adanya komersialisasi akses untuk warga?" tambahnya.
FAKTA DI LAPANGAN:
❌ Bukan solusi cepat, tetapi ketidakjelasan yang berkepanjangan.
❌ Bukan akses gratis, masyarakat malah dipaksa membayar untuk menyeberang!
❌ Bukan pembangunan transparan, tetapi simpang siur tanpa kepastian!
"Kita bisa maklumi jika ada proses administrasi dan teknis dalam pembangunan, tetapi membiarkan akses publik ini dikomersialkan adalah bentuk pembiaran yang tidak bisa diterima. Jika memang pembangunan membutuhkan waktu, setidaknya pemerintah bisa memberikan alternatif mobilisasi GRATIS bagi masyarakat. Ini bukan soal ekonomi semata, tetapi soal hak dasar warga!" ujar Arizki.
TUNTUTAN KAMI:
Hentikan komersialisasi akses publik dengan pengenaan biaya ketek/pompong kepada warga!
Segera berikan solusi mobilisasi GRATIS bagi masyarakat yang terdampak!
Buka informasi terkait anggaran dan realisasi pembangunan jembatan!
Prioritaskan pembangunan jembatan sebagai kebutuhan mendesak masyarakat!
Arizki juga menegaskan bahwa jika dalam waktu 7 hari ke depan tidak ada kejelasan dari pihak pemerintah, maka GAASS bersama elemen pemuda dan masyarakat lainnya akan membawa isu ini ke tingkat yang lebih luas.
"Kami siap menggalang dukungan lebih luas, mengadakan aksi nyata, dan menggandeng berbagai pihak untuk menuntut kejelasan dari pemerintah. Jika dalam waktu 7 hari tidak ada tindakan konkret, kami akan bawa isu ini ke tingkat provinsi hingga nasional!" pungkasnya.
“Sudah dikonfirmasi dengan Ketua Umum GAASS, Andi Leo bahwasanya Gerakan Pemuda Mahasiswa SUMSEL (GAASS) akan menyiapkan kajian dan laporan investigasi isu jembatan ini sekaligus kajian tindak lanjut terkait pemeriksaan Fauzi Amro mengenai aliran dana CSR Bank Indonesia yang diduga disalahgunakan. Bersamaan isu ini, kami akan coba audiensikan kepada pihak terkait di Pusat.” Tambah Arizki.
Masyarakat berhak mendapatkan akses yang layak dan tidak boleh dibiarkan menjadi korban komersialisasi oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat.
📞 Kontak Narasumber:
Arizki Putra Rahman
Perwakilan Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS)
📱 0822-8948-6808
📧 arizkiputrar@gmail.com
